Ujian Nasional dan Perencanaan Pendidikan

Kekuatan atau Ketakutan ?

Oleh : Ki Sugeng Subagya

MOMEN ujian nasional (UN) diakui atau tidak, telah membuat banyak pihak cemas dan khawatir. Tidak hanya siswa peserta UN yang mengalaminya, tetapi juga guru, kepala sekolah, orangtua siswa, birokrat pendidikan, bahkan para pejabat penguasa wilayah. Semua itu bersumber dari apa yang disebut sebagai pemetaan mutu pendidikan yang disalahtafsirkan.

Sesungguhnya, pemetaan mutu pendidikan bukanlah hal yang negatif. Ia malah akan membantu pengambil kebijakan menyusun tata kelola pendidikan. Setidaknya, dengan mengetahui peta mutu pendidikan akan tersusun rencana pengembangan pendidikan yang lebih realistis.

Salah satu substansi diselenggarakannya UN ialah dalamrangka pemetaan mutu pendidikan. Sayang, konsep pemetaan mutu sebagaimana dimaksud tidak jelas. Akibatnya, pada level bawah, pemetaan difahami tidak lebih sebagai pemeringkatan. Sekolah A berada pada peringkat sekian di tingkat kabupaten/kota, dan sekian di tingkat provinsi serta sekian di tingkat nasional, berdasarkan rata-rata nilai UN yang diperoleh para siswamya. Pada umumnya, pemeringkatan itu dimaknai sebagai sebuah pengumuman. Untuk apa dan bagaimana tindak lanjutnya hampir tidak pernah difahami.

Celakanya, pengumuman yang demikian itu pada gilirannya tidak berdampak positif. Karena malu dan gengsinya bisa turun jika sekolah atau daerahnya berada pada peringkat rendah, maka segala daya upaya ditempuh. Guru, Kepala Sekolah, Dinas Pendidikkan, dan Penguasa Wilayah, akan melakukan tindakan apa pun agar sekolah atau daerahnya tidak berada pada peringkat papan bawah. Jika tindakan itu terpuji, tidak menjadi masalah dan itu hal yang baik dan patut diapresiasi. Sebaliknya jika tindakannya tidak terpuji, moral pendidikan akan menjadi taruhannya.

Guru mencari dan mengembangkan sebanyak-banyak trik dan taktik terbaik untuk menyiasati dalam menjawab soal UN. Orang tua pontang-panting memberikan ruang dan waktu kepada putra-putrinya untuk ikut bimbingan belajar dengan biaya yang tidak murah. Siswa dengan segala keunggulan dan sekaligus keterbatasannya dipaksa dirinya berhadapan dengan tingginya atmosfer persaingan. Pejabat pun tak kalah sibuk berkoordinasi dan mengeluarkan sejumlah kebijakan agar lembaga dan daerahnya bisa terangkat citranya lewat hasil UN. Pendek kata, UN telah menciptakan situasi yang memaksa para pemangku kepentinganpendidikan beradu strategi untuk mendapatkan hasil terbaik.

Tampaknya, inilah salah satu sebab UN dari tahun ke tahun selalu diwarnai kecurangan. Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan Nasional membuktikan hal itu. Sebagai illustrasi, tingkat kejujuran penyelenggaraan UN dapat dikategorikan dalam wilayah hitam dan putih. Wilayah putih untuk menggambarkan tingkat kejujuran yang tinggi, dan wilayah hitam untuk menggambarkan tingkat kejujuran yang rendah. Sedangkan diantara kedua wilayah ada yang abu-abu, untuk menggambarkan ambivalensi antara jujur dan tidak jujur. Secara nasional baru sekitar 50 persen sekolah berada di wilayah putih, 20 persen di wilayah hitam, dan sisanya (kurang lebih 30 persen) berada dalam wilayah abu-abu.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan Provinsi dengan peringkat kejujuran terbaik secara nasional. Sekitar 65 sampai 75 persen menempati wilayah putih, dan hanya 5 persen yang berada di wilayah hitam. Ini berarti ada sekitar 20 sampai 30 persen yang berada di wilayah abu-abu. Dengan kondisi yang seperti ini dipastikan tingkat kejujuran penyelenggaraan UN di provinsi lain lebih rendah persentasenya.

Pemetaan mutu pendidikan yang tidak sekadar pemeringkatan jauh lebih bermakna. Dengan pemetaan yang berbasis kejujuran maka akan dikenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan bagi suatu lembaga, utamanya satuan pendidikan. Tanpa kejujuran kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan yang teridentifikasi dari sebuah lembaga malah menyesatkan. Dengan demikian teknik analisis SWOT yang disarankan Albert Humphrey, untuk mengimplementasi metode perencanaan strategis tidak dapat digunakan. Tanpa kejujuran, ternyata UN tidak mampu menunjukkan potensi kekuatan, tetapi malah menimbulkan ketakutan.

Untuk itu marilah kita renungkan, bisakah perencanaan pendidikan dianalisis potensinya hanya dari kepura-puraan. Jika ini yang terjadi sampai kapanpun niscaya kualitas pendidikan kita tidak akan pernah baik sebagaimana yang kita harapkan. Tanpa didasari kejujuran, UN tidak akan ada gunanya. Hal itu berarti kita telah menghambur-hamburkan banyak sekali sumberdaya dan sumber dana. Mubazir !!

Ki Sugeng Subagya,

Pamong Tamansiswa, Pemerhati Pendidikan dan Kebudayaan