Oleh : Ki Sugeng Subagya
Setelah hasil UN diumumkan, diketahui kelulusan UN di DIY turun drastis. SMA/MA dan MA/MAK dari 93.30 persen pada tahun 2008/2009 menjadi 76.30 persen di tahun 2009/2010. Tingkat SMP/MTs dari 93.46 persen pada tahun 2008/2009 menjadi 78.01 persen di tahun 2009/2010. Banyak pihak curiga hasil buruk karena jujur.
Tidak bijak menyikapi hasil UN yang demikian dengan cara yang berlebihan. Tetapi juga tidak keliru kiranya jika banyak pihak merasa jengah dan kemudian mengutarakan kekagetannya dengan mengajukan pertanyaan, sudah seburuk itukah pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang konon menyandang predikat daerah tujuan pendidikan terkemuka ?
Jika hasil UN dianggap menggambarkan kualitas pendidikan yang sesungguhnya, maka sepantasnya seluruh stackholder pendidikan di DIY melakukan introspeksi dan evaluasi diri.
Jika hasil UN dianggap tidak menggambarkan kualitas pendidikan yang sesungguhnya, lalu apa yang terjadi dengan penyelenggaraan UN yang selama ini masih menjadi bahan perdebatan panjang itu ? Banyak kecurigaan muncul, setidaknya faktor kejujuran yang selama ini selalu meningkat untuk Provinsi DIY telah menjadi bumerang.
Dalam teori pendidikan sistematis, kualitas out-put pendidikan akan sangat tergantung kepada kualitas in-put dan proses. Jika komponen in-put dan proses pendidikan di DIY dirasakan telah berfungsi optimal, maka hasil yang buruk tentu disebabkan oleh faktor lain.
Menurut Menteri Pendidikan Nasional, diduga turunnya hasil UN diduga oleh karena semakin ditekannya kecurangan penyelenggaraan UN. Data pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa tingkat kejujuran penyelenggaraan UN di DIY paling baik. Maka berdasarkan dua hal tersebut dapat diasumsikan, tingginya tingkat kejujuran penyelenggaraan UN berbanding terbalik dengan persentase kelulusan. Jika asumsi ini benar, maka DIY seharusnya tetap berbangga hati. Bukankah kejujuran adalah ruh pendidikan yang paling esensial ?
Dengan tidak bermaksud menuding pihak lain melakukan kecurangan, perlu dikaji apakah daerah-daerah yang tingkat kelulusannya tinggi berbanding lurus dengan tingkat kejujuran penyelenggaraannya. Jika benar, maka terbantahkan asumsi yang menyatakan rendahnya hasil UN karena tingginya tingkat kejujuran. Dan untuk itu, mereka yang berhasil mencapai angka kelulusan yang tinggi patut diberikan apresiasi. Tetapi jika tidak, ini semua adalah “musibah” bagi DIY, amenangi jaman edan, uwong jujur malah ajur mumur.
Bukan yang Pertama
“Jeblok”nya hasil UN di Daerah Istimewa Yogyakarta sesungguhnya bukan untuk yang pertama. Berdasar catatan penulis, pada tahun 2004/2005 hasil UN di DIY pernah mencatat kelulusan hanya 77.40 persen untuk SMA/MA, MA/MAK dan 86.47 untuk SMP/MTs pada tahun 2005/2006. Meskipun rendah, masih sedikit lebih tinggi daripada tahun 2009/2010 ini.
Ada perbedaan fenomena antara kelulusan tahun 2004/2005 dan 2005/2006 dengan 2009/2010. Salah satu diantaranya adalah persebaran siswa tidak lulus. Pada tahun 2004/2005 dan 2005/2006 jumlah peserta tidak lulus didominasi oleh sekolah-sekolah swasta dan sekolah negeri pinggiran. Sedangkan sekolah-sekolah negeri dalam kota dan sekolah-sekolah negeri favorit lainnya rata-rata meluluskan siswanya 100 persen. Pada tahun 2009/2010 ini siswa yang tidak lulus merata hampir di setiap sekolah baik negeri maupun swasta. Tidak terkecuali sekolah berstatus RSBI sekalipun ada siswanya yang tidak lulus UN. Perbedaan fenomena ini perlu mendapat kajian lebih mendalam untuk diketahui sebab musababnya.
Upaya bangkit dari keterpurukan atas hasil UN tahun 2004/2005 dilakukan dengan sangat baik. Sekolah, bersama dengan pihak terkait saat itu bahu membahu memberikan dorongan dan dukungan persiapan UN. Intensifikasi pembelajaran, menyelenggarakan pembelajaran tambahan dan ujicoba UN adalah bentuk-bentuk upaya yang dilakukan saat itu. Gerakan ,menyusun bank soal dan sistematisasi koreksi hasil ujicoba dengan teknologi scanner adalah contoh upaya strategis. Ada banyak sekolah yang tidak mampu dalam pengadaaan bank soal dan scanner difasilitasi sekolah yang telah memilikinya. Dalam konteks ini sistem syster school dalam arti yang sebenarnya telah terimplementasi dengan baik.
Mengingat hasil UN tahun ini tidak sesuai harapan, mungkinkah strategi yang pernah dilakukan itu tidak tepat lagi, sehingga perlu dibuat strategi baru ? Itulah pekerjaan besar seluruh pemangku kepentingan pendidikan di DIY saat ini.
Fenomena lain yang juga menarik ialah, mulai bergesernya dominasi perolehan rata-rata nilai hasil UN. Jika biasanya Kota Yogyakarta selalu berada di papan atas, sejak 3 tahun lalu telah digeser oleh Kabupaten Bantul. Lebih mengejutkan lagi pada tingkat SMP/MTs, ternyata Kabupaten Gunungkidul yang biasanya berada pada juru kunci, sejak 2 tahun lalu menyodok ke peringkat ke-3, bahkan pada tahun 2009/2010 ini mampu berada pada posisi ke-2.
Ada hikmah yang dapat dipetik dari fenomena ini. Dapat diansumsikan bahwa pemerataan kualitas pendidikan, jika hasil UN dianggap sebagai tolok ukur mutu pendidikan, telah terjadi di DIY. Hal ini sangat baik untuk pemetaan, sebab potensi daerah akan dimanfaatkan secara maksimal oleh daerah yang bersangkutan untuk memberikan jaminan mutu pendidikan bagi masyarakat. Hanya, yang perlu diperhatikan, pemerataan mutu pendidikan harus diupayakan sekaligus dengan peningkatan. Pemerataan tidak akan berarti apapun apabila bukan karena peningkatan, melainkan karena pesaingnya mengalami penurunan. Semoga.-
Tidak ada komentar:
Posting Komentar