Daur Ulang Demokrasi (1)

Demokrasi dengan Kepemimpinan

Ki Sugeng Subagya

Tanggal 2 Mei adalah hari pendidikan nasional. Tanggal 2 Mei 1889 adalah hari lahir Ki Hadjar Dewantara. Ditetapkannya tanggal 2 Mei sebagai hari pendidikan nasional dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada Ki Hadjar Dewantara atas jasa-jasanya yang besar dalam meletakkan dasar-dasar sistem pendidikan nasional.

Salah satu dasar sistem pendidikan nasional yang digagas Ki Hadjar Dewantara ialah demokrasi dengan kepemimpinan. Democratie met leaderschap.

Konsep democratie met leaderschap serasa kembali aktual ketika kini bangsa Indonesia sedang mengalami masa evoria demokrasi. Ialah, demokrasi yang difahami sebagai kebebasan yang tiada terbatas.

Ada kesan, ketika Indonesia menganut sistem otoritarian atau semi-otoritarian, stabilitas keamanan lebih terjamin sehingga ketenteraman masyarakat terjaga. Begitu menerapkan sistem demokrasi, berkembang gangguan keamanan yang ditandai dengan terusiknya ketenteraman masyarakat. Kekerasan horizontal seperti tak pernah surut. Terorisme tertebar sampai sudut-sudut negeri. Radikalisme yang pernah mati suri seolah kembali siuman dan bangkit dengan kekuatan barunya.

Demokrasi Liberal

Perancis adalah Negara yang pertama menerapkan faham demokrasi. Konsepnya diambil dari pemikiran filsafati JJ. Rousseau, untuk mengganti kedaulatan Tuhan atau teokrasi yang telah diselewengkan. Faham demokrasi berkembang pesat sejak Negara-negara Barat, dalam hal ini sekutu, memenangi perang dunia kedua. Terlebih ketika faham komunis tak lagi berkutik karena keruntuhan Uni Soviet pada akhir Abad XX, perkembangan demokrasi semakin menggila. Kini, faham demokrasi bagai candu yang mendominasi tata kehidupan umat manusia di dunia.

Faham demokrasi ala Barat bertujuan mencapai kebaikan bersama dalam wadah suatu Negara, terutama tata hubungan manusia sebagai warga Negara dengan negaranya. Mekanisme demokrasi dikonsepkan sebagai keputusan tertinggi yang terbaik dan yang paling benar adalah yang diambil berdasarkan suara terbanyak (mayoritas) melalui pemilihan umum. Oleh karenanya keputusan yang diambil oleh minoritas diabaikan, karena dianggap tidak baik dan tidak benar. Dari sinilah lalu muncul adagium Vox Populi Vox Dei, suara rakyat (mayoritas) adalah suara Tuhan. Dalam penuturan sehari-hari inilah yang disebut sebagai demokrasi liberal.

Demokrasi Indonesia

Demokrasi liberal tidak bisa diterapkan begitu saja di Indonesia, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi, situasi dalam masyarakat dan budaya Indonesia. Apabila Indonesia meniru mentah-mentah demokrasi barat, maka dikhawatirkan demokrasi tersebut justru tidak membantu menciptakan keadilan dan kesejahteraan Indonesia. Demokrasi bukanlah tujuan akhir sebuah bangsa melainkan hanya sarana.

Tujuan demokrasi Indonesia untuk menyejahterakan rakyat sehingga terwujud Negara demokratis yang anti feodalisme dan anti-imperialisme. Feodalisme dan imperialisme bukan hanya bertentangan dengan hakikat demokrasi, tetapi juga dapat menghambat upaya kesejahteraan rakyat.

Demokrasi Indonesia dibangun berbasis karakter bangsa. Otoritarian dan liberalisme bukan karakter dasar bangsa Indonesia. Semangat gotong-royong dan kekeluargaan yang merupakan pilar utama bangunan karakter bangsa merupakan modal utama membangun demokrasi Indonesia.

Ki Hadjar Dewantara yang pernah secara langsung belajar tentang demokrasi Barat mengkonsepkan demokrasi Indonesia sebagai democratie met leaderschap.

Menurut Ki Hadjar Dewantara, democratie met leaderschap merupakan demokrasi yang berjiwa kekeluargaan, bukan demokrasi yang menganut suara terbanyak. Tetapi juga bukan demokrasi dengan otoritarian pemimpin.

Demokrasi suara mayoritas berakibat mengabaikan suara minoritas. Sekecil apapun suara minoritas tetap bermakna, oleh karena itu harus tetap dihargai. Sedang otoritarian pemimpin dapat berakibat meluapnya individualisme yang pada gilirannya akan menimbulkan anarkhisme. Anarkhisme tidak dikenal sebagai karakter dasar bangsa Indoensia.

Kepemimpinan dalam democratie met leaderschap, diperlukan syarat bagi pemimpin dan bagi yang dipimpin. Bagi pemimpin syaratnya adalah, berani, bijaksana, dan berani bijaksana. Sedangkan bagi yang dipimpin syaratnya adalah, berani, setia dan berani setia. Hanya pemimpin yang berani, bijaksana dan berani bijaksana yang akan dapat menghasilkan rakyat yang berani, setia, dan berani setia.

Tanggungjawab pendidikan nasional dalam alam demokrasi Indonesia ialah menanamkan nilai-nilai demokrasi yang berkarakter Indonesia kepada peserta didik. Jika kemudian pendidikan karakter masih menjadi tema peringatan hari pendidikan nasional tahun 2011, tepat kiranya konsep democratie met leaderschap dikaji sebagai salah satu nilai demokrasi Indoensia. Semoga.-

Ki Sugeng Subagya, Pamong Tamansiswa di Yogyakarta.-